Sejarah merupakan bagian dari sebuah perkembangan
suatu negara. Semua hal tentang berbagai sejarah merupakan hal yang tidak
lekang oleh zaman dan selalu dijadikan pedoman untuk melangkah ke masa depan
yang lebih cerah dan gemilang. Dari sejarah kita juga mendapat pengalaman, dan
dapat memperbaiki kesalahan di masa lalu dan menyempurnakan kesalahan tersebut
di masa depan. Dengan sejarah pula kita bisa lebih menghargai adanya suatu
bangsa. Begitu pula dengan sejarah Bangsa Indonesia yang salah satunya adalah
sejarah ekonomi Indonesia. Berikut merupakan sejarah ekonomi Indonesia.
A. Masa Sebelum Penjajahan (
Sebelum Tahun 1600 )
Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum
penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme
di Indonesia. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan
dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui
keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Posisi gografis dimana pusat kerajaan
berada beragam dan berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.
Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan
pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata
pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan
internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris sehingga
kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan.
Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat
nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai
perdagangan.
Kerajaan Mataram berada bagian tengah Pulau Jawa,
posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Kehidupan
ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian,
pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit dekat dengan pertanian, maka
kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.
Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan,
perekonomian Indonesia bertumpu pada sector pertanian dan perdagangan.
B. Masa Penjajahan Portugis ( 1509
– 1659 )
Perjalanan historis Portugis dalam menjajah
Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang
baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa
pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba
untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha
misionaris Katolik Roma.
Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai
keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Selain itu, bangsa
Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya
rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi . pada masa penjajahan Portugis,
kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawan dari
rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-repah yang menjadi andalan
rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber daya yang menjadi tumpuan
kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi Portugis.
C. Masa Penjajahan Belanda ( 1602 –
1942 )
Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu
dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang
telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor
Portugis, yang tetap dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi
propinsi Indonesia bernama Timor Timur.
Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama
350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda.
VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny, seperti mencetak
uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan
membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena
dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia).
Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh
:
1.
Peperangan terus-menerus dilakukan oleh
VOC dan memakan biaya besar.
2.
Penggunaan tentara sewaan membutuhkan
biaya besar.
3.
Korupsi yang dilakukan pegawai VOC
sendir
4.
Pembagian deviden kepada para pemegang
saham, walaupun kas deficit.
Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut
dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai
pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.
Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai
komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat merugikan bahkan
menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC
(sistem tanam paksa) dahulu sIstem landrent , sIstem ini juga ada sisi
positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman
komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya
ekonomi uang dipedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.
Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian
menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan
kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga
bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong pemerintah Belanda mengubah
kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ibarat
hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk
bagi keuntungan Belanda.
D. Masa Penjajahan Jepang ( 1942 –
1945 )
Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II
nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan
Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga
sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa
bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei,
Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke
Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang,
terdiri atas :
1.
Perluasan Areal Persawahan
2.
Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.
Perluasan areal persawahan guna meningkatkan
produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944
terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40%
untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang
sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang
menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu
badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman
perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung
dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan
penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki
Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia
selama tiga abad.
E. Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu
dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja
merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa,
yaitu :
1. Masa Kemerdekaan ( 1945 –
1950 )
Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat
dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi
yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik
Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan
kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi
itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat
itu.
Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah
menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
1. Pinjaman Nasional
Pinjaman nasional dilakukan oleh menteri keuagan
kala itu dengan persetujuan Badan Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat
(BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu
40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi
operasionalisasi penyelenggaraan Negara.
2. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat
3. Melakukan Konferensi
Ekonomi
Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi
pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan
asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.
4. Membuat Rencana
Pembangunan
Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk
melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi
bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen ini
meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah
penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah
terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
5. Membangun Partisipasi
Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi
Pemerintah berusaha menggandeng swasta untuk
mewujudkan rencana-rencana diatas.
6. Nasionalisasi Bank
Indonesia
Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang
dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi
Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak berkutat pada
bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak
bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil.
7. Masa Demokrasi Liberal (
1950 – 1957 )
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering
bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak
tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian
membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak
dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam
perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan
berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut
adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan
memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun,
dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program
Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi
agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan
sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
8. Masa Demokrasi Terpimpin (
1959 – 1967 )
Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden
Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi
terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah
pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar
terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada
perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui
system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara
bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar
sektor Negara.
Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik
justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya
guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar
di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil
tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam
bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
F. Masa Orde Baru ( 1967 –
1998 )
Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya.
Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas
ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi
pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian
mulai masuk.
Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam
masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis
kebijakan ekonominya, yaitu :
1)
Kebutuhan Pokok
2)
Pendidikan dan kesehatan
3)
Pembagian pendapatan
4)
Kesempatan kerja
5)
Kesempatan berusaha
6)
Partisipasi wanita dan generasi muda
7)
Penyebaran pembangunan
8)
Peradilan
Agar implementasi kebijakan tersebut dapat
terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan
berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan
Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam
proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi
pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri,
berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana
(KB).
Sisi negatif dari Pelita adalah kerusakan serta
pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan
ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang
luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis
yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan
Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21
Mei 1998.
Terlepas dari berbagai kontroversi tentang
perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah
meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik
yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.
G. Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru
perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan politik. Muncul
beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah
Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya
pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi desentralitis.
1. Masa Presiden BJ. Habibie
( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )
Salah satu tugas penting Presiden Habibie adalah
mendapatkan kembali komunitas Negara-negara donor untuk program pemulihan
ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ
Habibie melakukan langkah-langkah :
1) Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit
Pengelola Aset Negara
2) Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah
3) Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00
4) Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5) Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6) Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Shat
7) Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Meski hanya singkat dalam masa pemerintahannya,
namun Habibie menjadi peletak dasar bagi pemerintahan selanjutnya.
2. Masa Presiden Abdurrahman
Wahid / Gus Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 )
Gus Dur memerintah dengan gaya yang agak
kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan public
sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di public yang tidak memberikan
pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan ke luar
negeri, yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga
mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.
Perekonomian kala itu butuh perhatian serius dalam
penanganannya, salah satunya sector moneter dan untuk mengatasi krisis moneter
dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang
bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari
krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai berikut :
1) Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada
perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan
tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga
sudah mulai stabil.
2) Hubungan
pemerintah dengan IMF kurang baik
3) Sosial
dan Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat investor asing
menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia
4) Makin
rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) yang cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan
penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam negeri
5) Gus
Dur telah menghiasi bagian sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah
keterbatasan fisiknya dan gaya kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan
dasar kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.
3. Masa Pemerintahan Megawati
Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )
Mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh
lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur ditunjukkan dengan adanya
inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya
investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar
rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang cenderung
menurun.
Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan
adalah pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil
menaikkan pendapatan per kapita dan menurunkan kurs mata uang rupiah dibawah Rp
10.000,00 dan untuk mengatasi korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati,
perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan walaupun masih ada beberapa
kebijakannya yang memicu banyak kontroversi tetapi Megawati sebagai presiden
wanita pertama di Indonesia menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa
Indonesia. Keberhasilannya dalam memperbaiki sector moneter, dan membidani
terbentuknya lembaga korupsi jelas merupakan modal berharga bagi pemerintahan
selanjutnya.
4. Masa Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 -20 Oktober 2014 )
Merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat
melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa jabatannya, Indonesia
mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan tambahan bagi Presiden
yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi Negara dan
kesejahteraan rakyat.
Kebijakan SBY yang dianggap kontroversial yaitu :
1) Kebijakan
mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi sector pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2) Kebijakan
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Kebijakan ini ditujukan untuk
memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin namun
pada kenyataannya kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan
pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijakan lain yang
ditempuh adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan ini
dilakukan melalui pengendalian pembangunan infrastruktur, melalui ajang
pertemuan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (tahun 2006). Event ini
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin
banyaknya investasi asing di Indonesia diharapkan jumlah kesempatan kerja juga
akan bertambah.
Perkembangan dalam
sector utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober
2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini juga
ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun,
tingkat inflasi pada masa ini sempat membumbung tinggi.
Pada tahun 2010,
perumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan
finansial yang terjadi di zona Eropa. Walaupun korupsi dan kemiskinan tetap
menjadi masalah di Indonesia namun setelah beberapa tahun berada dalam
kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan
kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Era SBY meninggalkan
beberapa masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya
karena belum muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali
bergairah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tingkat angka pengangguran
dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.
Kini masa kepemimpinan
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono telah beralih ke masa kepemimpinan Bapak Joko
Widodo. Pada awal kepemimpinannya sudah banyak problematika ekonomi yang
terjadi, seperti naik turunnya harga bbm serta kebutuhan pokok. Semoga saja pada
masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo memperbaiki semua kebijakan ekonomi yang
kekurangan dari masa kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Dan semoga saja sejarah
ekonomi Indonesia akan berkembang menjadi lebih maju dan bukannya mengalami
kemunduran. Aamiin
Referensi :
